PERJANJIAN  PENGIKATAN  JUAL  BELI

Nomor : 30

Pada hari ini, Selasa tanggal sepuluh Mei dua ribu dua belas (10-05-2012).-----------------------

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Bagian Barat).------------------------------------

Menghadap kepada saya, SAKTI ALAMSYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Karawang.--------------------------------------------------------------------------------------

dengan dihadiri oleh saksi – saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini : ----------------------------------------------------------------------------------------------

1.      Tuan HAJI HASAN BASRI, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh Mei seribu sembilan ratus lima puluh lima (20-05-0955). Pengusaha, Warga Negara ---------------Indonesia, bertempat tinggal di Karawang, Kecamatan Karawangkulon, Jalan Dewi Sartika , Nomor : 7, Rukun Tetangga 08 Rukun Warga 014.--------------------------------

-          Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5402.201142.0214.-------------------

-          Untuk sementara berada di Karawang, ----------------------------------------------------

-          Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini penghadap tidak memerlukan lagi persetujuan dari isterinya yaitu Nyonya NIKITA WILLY, dikarenakan istrinya tersebut telah meninggal dunia, ------------dibuktikan dengan Surat Kematian tertangal lima belas Desember dua ----------ribu enam (15-12-2006 )yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sukajaya,------dan dalam hal ini penghadap bertindak selaku :

a.       untuk diri sendiri. ------------------------------------------------------------------------

b.      selaku ayah dari dan demikian menjalankan kekuasaan orang tua ---------------- terhadap anaknya yang masih dibawah umur ( belum dewasa ), yaitu : ----------

Nona YEYET SOLIHAT, lahir di Karawang, pada tanggal sepuluh ----Januari tahun dua ribu (10-02-2000), Pelajar, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal sama dengan penghadap tersebut diatas. ------------------------

-          sebagaimana dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri karawang,-------------------tertanggal sepuluh Maret tahun dua ribu dua belas (10-03-2012), Nomor : ----------023/PN/KRW/III/2012 yang dilekatkan pada minuta akta ini. -------------------------

--------------------------------------- PIHAK PERTAMA ----------------------------------------------

2.      Tuan Insinyur HERMANSYAH, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh (12-01-1980), Karyawan Perseroan Terbatas PINDODELI PULP, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di karawang, Kecamatan Karawang Wetan, Jalan Cimanuk Raya, Nomor : ------------------------------

165, Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 05. ---------------------------------------------------

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 07.5402.909042.0216. -----------------------

-------------------------------------- PIHAK KEDUA ----------------------------------------------------

Para penghadap saya, Notaris, kenal. -------------------------------------------------------------------

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan lebih dahulu : ------------

Agar supaya dikemudian hari para pihak tidak memungkirinya, bilamana pihak kedua telah memenuhi kewajibannya maka pihak pertama dengan ini berjanji dan oleh karena itu ----------mengikatkan diri akan menjual dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, --------------------yang dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA atas : ------------------------------------------------------------------------------------------

-          Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 8, terletak di Propinsi Jawa Barat, --------------Kabupaten Karawang, Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Sukaharja, -------------luas 1.000 M² (seribu meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur --------------------tanggal 19 Januari 1998, Nomor : 00007/Sukaharja/1998, tercatat atas ----------nama Tuan HAJI HASAN BASRI dan Nona YEYET SOLIHAT,-------------dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Agraria Kabupaten Karawang tanggal  tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (17-08-1992). ------------------------------------------------------------------------------------------

-          Berikut bangunan serta segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut setempat ----dikenal sebagai Jalan Galuh Mas Nomor 1, yang karena sifatnya, tujuannya -------atau menurut penetapan Undang – Undang dianggap sebagai harta tetap.------------

Maka berhubung dengan yang diuraikan diatas, para penghadap menerangkan agar pihak -----pihak tidak dapat mungkir tentang Jual Beli yang akan dilaksanakan tersebut  bahwa ----mereka telah membuat perjanjian sebagaimana mereka dengan ini bersetuju dan berjanji ------sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- Pasal 1 ----------------------------------------------------------

Pihak Pertama berjanji akan mengikatkan dirinya untuk menjual kepada Pihak Kedua yang –berjanji dan mengikatkan dirinya untuk membeli dari Pihak Pertama atas : ----------------------

-          sebidang tanah Hak Milik Nomor 8, terletak di Propinsi Jawa Barat, ----Kabupaten Karawang, Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Sukaharja, luas --1.000 M² (seribu meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 ----Januari 1998, Nomor 00007/SUKAHARJA/1998, tercatat atas nama ----------Tuan HAJI HASAN BASRI dan Nona YEYET SOLIHAT, dalam Sertipikat ---(Surat Tanda Bukti Hak) dari Kantor Agraria Kabupaten Karawang tanggal ---tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (17-08-1992). ------

-          sebagaimana diuraikan tersebut diatas, ----------------------------------------------------

demikian dengan harga Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).-------------------------------------

--------------------------------------------- Pasal 2 ---------------------------------------------------------

Pihak Pertama mengakui, bahwa uang harga penjualan tanah berikut bangunan yang akan ----dijual oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tersebut banyaknya senilai -----------------------Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). ---------------------------------------------------------------

Pada saat penandatanganan akta ini, Pihak Pertama telah menerima dari Pihak Kedua ---------tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga akta ini pula --------------berlaku sisanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat, bahwa pembayaran ---------------dilakukan secara 2 (dua) tahap dengan pembagian sebagai berikut : -------------------------------

1.      Pembayaran pertama pada tanggal dua puluh delapan Juni tahun dua ribu dua ----------belas (28-06-2012) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). ------

2.      Pembayaran kedua atau terakhir, pada tanggal dua puluh delapan Juli tahun ----------dua ribu dua belas (28-07-2012) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan : ----------------------------------------------------------------------

-          Bilamana Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana ---------tersebut diatas, maka Pihak Kedua dikenakan denda atas keterlambatannya -------sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, dan untuk tiap – tiap hari ----kalender. -------------------------------------------------------------------------------------

-          Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya kepada Pihak Pertama -------sebagaimana tersebut diatas maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini menjadi -----batal dengan sendirinya, dan untuk pihak – pihak melepaskan ketentuan yang -----dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267Kitab Undang – Undang ---------Hukum Perdata, dan uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama dari --------Pihak Kedua yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak ---dapat dikembalikan oleh Pihak Pertama. --------------------------------------------------

---------------------------------------------- Pasal 3 --------------------------------------------------------

1.      Bilamana Pihak Kedua telah melunasi seluruh harga pembelian atas tanah tersebut ----diatas, maka Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan penandatanganan --------Akta Jual Belinya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang. -----------

2.      Akan tetapi bilamana Pihak Pertama tidak memenuhi dalam hal tersebut diatas, -------maka Pihak Pertama harus mengembalikan seluruh jumlah uang yang telah diterima –dari Pihak Kedua sebagaimana dalam Pasal 2 diatas. ----------------------------------------

--------------------------------------------- Pasal 4 ---------------------------------------------------------

Segala sesuatu yang akan dijual tersebut mulai hari penjualan oleh Pihak Pertama -------kepada Pihak Kedua tersebut menjadi milik Pihak Kedua, dan segala keuntungan ---------yang diperoleh dari dan segala kerugian yang dideritanya mulai hari ini menjadi milik --------atau dipikul Pihak Kedua. ---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- Pasal 5 ---------------------------------------------------------

Selanjutnya Jual Beli yang akan dilaksanakan tersebut dilakukan dengan syarat – syarat dan perjanjian – perjanjian yang lazim untuk sesuatu Jual Beli tanah, syarat – syarat dan perjanjian – perjanjian tersebut telah diketahui oleh pihak – pihak. --------------------------------

-------------------------------------------- Pasal 6 ----------------------------------------------------------

Pihak Pertama dengan ini memeberi kuasa kepada Pihak Kedua dan atau baik bersama – sama maupun masing – masing untuk dan atas nama Pihak Pertama melaksanakan ------------penjualan sebagian atau seluruh persil – persil tersebut diatas kepada Pihak Kedua, ------------dengan harga dan perjanjian – perjanjian sebagaimana tersebut diatas dan berhubungan dengan itu yang diberi kuasa dikuasakan menghadap dihadapan Pejabat Pembuat --------- Akta Tanah, menyuruh membuat dan menandatangani Akta Jual Beli yang ----------------------bersangkutan dan surat – surat lainnya yang diperlukan, menyerahkan segala sesuatu ----------yang dijual tersebut kepada Pihak Kedua dan selanjutnya melakukan apa saja yang baik ------dan berguna untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan. ----------------------

--------------------------------------------- Pasal 7 ---------------------------------------------------------

Pihak Pertama selanjutnya dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk selama -----penjualan tersebut diatas belum dilaksanakan atas nama Pihak Pertama melakukan -------------dan menjalankan segala hak, kepentingan dan kekuasaan Pihak Pertama mengenai -------persil tersebut dan untuk keperluan itu melakukan segala tindakan hukum, baik -----------------tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan, demikian dengan ketentuan ------------------sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 diatas. ---------------------------------------------------------

--------------------------------------------- Pasal 8 ---------------------------------------------------------

Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan dirinya selama penjualan tersebut diatas belum dilaksanakan tidak akan menggadaikan atau menjaminkan secara bagaimanapun juga, ---------menjual atau dengan cara lain melepaskan tanah berikut bangunan tersebut kepada ------------pihak lain. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- Pasal 9 ----------------------------------------------------------

Kuasa – kuasa yang tersebut dalam akta ini tidak dapat ditarik kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini tanpa kuasa – kuasa tersebut----------------------tidak akan dibuat dan kuasa – kuasa itupun diberikan dengan melepaskan semua ---------------peraturan yang ditetapkan dalam Undang – Undang yang mengatur segala dasar dan -----------sebab yang mengakhiri surat kuasa. ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- Pasal 10 ---------------------------------------------------------

Perjanjian ini tidak berakhir, jika salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi turun temurun dan harus dipenuhi oleh ahli waris atau penerima hak masing – masing. --------------------------

-------------------------------------------- Pasal 11 --------------------------------------------------------

Segala pajak yang berhubungan dengan tanah tersebut sampai saat hari ini dipikul -------------Pihak Pertama dan mulai hari ini dipikul oleh Pihak Kedua. ----------------------------------------

-------------------------------------------- Pasal 12 --------------------------------------------------------

Pihak – pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum mengenai perjanjian ini dan ------------segala akibatnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Karawang. -----------------------------

------------------------------------ DEMIKIAN AKTA INI --------------------------------------------

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Karawang, pada hari dan tanggal --------------------tersebut, pada bahagian akhir ini dengan dihadiri oleh : ----------------------------------------------

1.      Tuan FARID, Sarjana Hukum, lahir di Karawang, Kecamatan Karawang, Cesa Karawang Timur, Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 04. -----------------------------------

-          Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 17.18.90.09768.0024. ---------------

2.      Tuan MUHAMMAD ARIF , lahir di Karawang pada tanggal tiga puluh Oktober seribu Sembilan ratus delapan puluh enam (30-10-1986), bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Kecamatan karawang, Desa Karawang Timur, Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 10. ----------------------------------------------------------------------------

-          Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 17.18.90.09768.0035. ---------------

Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi – saksi. --------------------------------------------

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, para saksi tersebut, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatanganan akta ini. ---------

Dibuat tanpa perubahan. ----------------------------------------------------------------------------------

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. ---------------------------------------------

                                                                                    Diberikan sebagai turunan. ----------------

                                                                                                                                                                                                                                            Materai 6000

                                                                                                                                                                                                                        SAKTI ALAMSYAH, SH, MKn

                                                                       

MELAYANI JASA NOTARIS & PPAT

Pensertipikatan, Akta Jual Beli, Peralihan Hak, Pemecahan, Penggabungan Sertipikat, Peningkatan, Penurunan Hak, Hibah, Wasiat, Waris, APHB, Kuasa Menjual, PPJB, SKMHT, HT, Roya, Warmeking, Legalisasi, Fidusia, Surat Perjanjian, Penetapan Pengadilan, dll (Jabodetabek)

Hubungi :

Hp : 0812 8121 8448

“ Cepat, Akurat & Legalitas “

MAKALAH

PENYELESAIAN   SENGKETA  DI  PERADILAN   TATA  USAHA  NEGARA

A.UPAYA  ADMINISTRATIF

1.Pengertian

Apa  yang  di maksud  dengan  upaya  administratif  adalah  seperti  yang di sebut  dalam  penjelasan  pasal  48 ayat  (1) yaitu  suatu  prosedur  yang  dapat  di tempuh  oleh  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  apabila  ia  tidak puas  terhadap  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.

   Dalam  kepustakaan  hukum  Tata  Usaha  Negara di temukan beberapa  istilah  yang  lazim  di gunakah  untuk  menyebut  istilah  upaya  administratif  antara  lain  administrative beroep,  quasi  rechtspraak  atau  peradilan  administrative  semu.

  Ketentuan   tentang  adanya  upaya   administrative  tersebut  merupakan  dan  di  maksudkan  sebagai  kontrol  atau  pengawasan  yang  bersifat  intern  dan  represif  di  lingkungan  Tata  Usaha  Negara  terhadap  keputusan  yang  di  keluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara.

Dari  ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasal  48  tersebut  dapat  diketahui  adanya  beberapa  petunjuk  sebagai  berikut :

a.        Upaya  administratif  sebagai  penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara  yang  sudah  ada  tetap  di  pertahankan,  bahkan  kini  terbuka  kemungkinan  untuk  mengajukan  lebih  lanjut  ke pengadilan  di  lingkungan Peradilan  Tata  Usaha  Negara ;

b.      Dengan  di  pergunakan  kalimat  “ sengketa  Tata  Usaha  Negara tertentu”  maka  penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara melalui  upaya  administratif  tidak  berlaku  untuk  semua  sengketa  Tata  Usaha  Negara, tetapi  hanya  sengketa  Tata Usaha  Negara  yang  penyelesaiannya  tersedia  upaya  administratif  saja;

c.       Pengadilan  di lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  baru  mempunyai  wewenang  untuk  memeriksa ,  memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  yang  tersedia  upaya  administratif,  jika  seluruh  upaya   administratif  tersebut  telah  di gunakan  dan  mendapat  keputusan.

Untuk  mengetahui  apakah  penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara  itu  tersedia  upaya  administratif, dapat  di perhatikan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  hukum  di  keluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  mengakibatkan  terjadi nya  sengketa  Tata  Usaha  Negara tersebut.

2. Bentuk  Upaya  Administratif

    Dari  penjelasan  Pasal  48 ayat (1) dapat  di  ketahui  bahwa  bentuk  dari  upaya  administratif  dapat  berupa  :

a.       Keberatan,  yaitu  prosedur   yang  dapat  di tempuh  oleh  seseorang   atau  badan  hukum  perdata  yang  tidak  puas  terhadap  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara  sebagai  akibat  di  keluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tersebut  di lakukan  sendiri  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang dimaksud.

Sebagai  contoh  adalah  prosedur  yang  dapat  di  tempuh  oleh  Pegawai  Negara  Sipil  yang  merasa  nomor  urutnya  dalam  Daftar  Urut  Kepangkatan  tidak  tepat,  yaitu  dengan  mengajukan  permohonan  kepada  Pejabat  Pembuat  Daftar  Urut  Kepangkatan  agar  nomor  urutnya  dalam  Daftar  Urut  Kepangkatan  tersebut  diperiksa  kembali  (pasal  9 ayat (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  1979 tentang  Daftar  Urut  Kepangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil).

b.      Banding  administratif,  yaitu  prosedur  yang  dapat  di tempuh  oleh  seseorang  atau  badan hukum  perdata  yang  tidak  puas  terhadap  Keputusan  Tata  Usaha  Negara,  yang  penyelesaian   sengketa  Tata  Usaha  Negara  sebagai  akibat  di  keluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tersebut, di lakukan  oleh  atasan  dari  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  atau  instansi  lain dari Badan  atau  Pejabat Tata  Usaha  Negara  yang  mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.

Contoh ;

1.prosedur  yang  di  tempuh  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  merasa  nilainya  yang  ada  dalam  Daftar  Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  tidak  tepat,  yaitu  dengan  mengajukan  permohonan kepada  atasan  dari  Pejabat  Penilai agar nilai  yang  ada  dalam  Daftar  Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  tersebut  diperiksa  kembali  (Pasal  9 ayat (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1979 tentang  Penilaian Pelaksanaan  Pekerjaan  Pegawai  Negeri  Sipil)  

2.prosedur   yang  di tempuh  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil dengan  mengajukan  permohonan  kepada  atasan  Pejabat Pembuat  Daftar  Urut  Kepangkatan  agar  nomor  urutnya  dalam  Daftar  Urut  Kepangkatan  di periksa  kembali  (Pasal 11  ayat (1) Peraturan   Pemerintah  Nomor  15  Tahun  1979 tentang  Daftar  Urut  Kepangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil),  karena  merasa  tidak  puas  terhadap  penolakan  permohona  dari  Pembuat  Daftar  Urut  Kepangkatan.

3.prosedur  yang  di tempuh  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  berpangkat  Pembina  golongan  ruang  IV/a  ke bawah  yang  di jatuhi  hukuman  disiplin  berupa pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan mengajukan  permohonan kepada  Badan  Pertimbangan  Kepegawaian agar  keputusan  tentang  hukuman  disiplin  tersebut  di  periksa  kembali  (Pasal  23 ayat (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor 30 Tahun  1980  tentang  Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil)

Dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  tersedia  adanya  upaya  administratif, bentuk  upaya  administratif  tersebut  dapat  terdiri :

a.hanya  berupa  keberatan  saja, atau

b.hanya  berupa  banding  administratif  saja, atau

c.keberatan  dan  banding  administratif.

Perlu  mendapat  perhatian  bahwa  istilah  “keberatan”  dalam  penjelasan  Pasal  48 ayat  (1) sudah  merupakan  atau  menjadi  istilah  hukum  untuk  nama  dari  prosedur  yang  dapat  di  tempuh  jika  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  tidak  puas  terhadap  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara. 

Oleh  karena  itu  istilah  “keberatan” dalam  ketentuan  tentang  upaya  administratif  yang  terdapat  pada  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  agar  di artikan  sesuai  dengan  bentuk  dari  “upaya  administratif” sebagaimana  yang  di  maksud  dalam  penjelasan  Pasal  48 ayat (1)

Sebagai  contoh  dapat  di kemukakan  sebagai  berikut:

a.istilah  “keberatan” dalam  Pasal  9 ayat (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  1979 artinya  memang  sama  dengan  arti “keberatan”  sebagaimana  di  maksud  dalam  penjelasan  Pasal  48 ayat (1) tetapi  istilah  “keberatan ”  dalam  Pasal  11  ayat (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  15 Tahun 1979  harus  diberi  arti  “banding  administratif”  sebagaimana  dimaksud  dalam penjelasan  Pasal 48  ayat (1);

b.istilah  “keberatan”  dalam  Pasal  9  ayat (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor 10  Tahun  1979 dan  istilah  “keberatan”  dalam  Pasal  15  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  1980  harus  di  beri  arti  “banding  administratif” sebagai mana  di  maksud  dalam  penjelasan  Pasal  48  ayat  (1)

3.Tindak  Lanjut  Dari  Upaya  Administratif 

      Perlu  mendapat  perhatian  bahwa  keputusan  dari  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  yang  mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dan keputusan  atasan  atau  instansi  lain  dari  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara   yang  mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  bukan  putusan  pengadilan,  karena  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara  atau  instansi  lain  yang  mengeluarkan  keputusan  tersebut   adalah  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara  atau  instansi  yang  tidak  termasuk  pengadilan  di  lingkungan  Peradilan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat  (2) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang –Undang  Nomor 4  Tahun  2004.

Bagaimana kah  penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara  selanjutnya  jika  orang  atau  badan  hukum  perdata  masih  belum  puas  terhadap  keputusan  dari  upaya  administratif  yang  telah  di  ajukan?

Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986 hanya  memberikan  petunjuk  sebagaimana  terdapat   dalam  Pasal  51  yang  secara  terbatas  menentukan :

Ayat  (3):  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  di  tingkat  pertama  sengketa  Tata Usaha  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48.

Ayat  (4): terhadap  putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  di  maksud  dalam  ayat  (3) dapat  di  ajukan  permohonan  kasasi.

Dari  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  1991 dapat  di  ketahui  bahwa  Mahkamah   Agung  memberikan  petunjuk  pelaksanaan  tentang  penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara  selanjutnya  jika  orang  atau  badan  hukum   perdata  masih  belum  puas  terhadap  keputusan  dari  upaya  administratif  yang  telah  diajukan , yaitu 

a.       Jika  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang menjadi  dasar  di  keluarkannya  Keputusan  Tata Usaha Negara  yang  mengakibatkan  terjadinya  sengketa  Tata  Usaha  Negara  upaya  administratif  yang  tersedia  adalah  keberatan,  maka  penyelesaian  selanjutnya  adalah  dengan  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara;

b.      Jika  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  daar  dikeuarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  mengakibatkan  terjadi nya  sengketa  Tata  Usaha Negara,  upaya  administratif  yang  tersedia  adalah  banding  administratif  atau  keberatan  dan  banding  administratif , maka  penyelesaian  selanjutnya  adalah  dengan  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara.

B.GUGATAN

1.Pengertian

  Di samping  melalui  upaya  administratif,  penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara  di  lakukan  melalui  gugatan.

Penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara  melalui  upaya  administratif  relatif  lebih  sedikit  jika  di  bandingkan  dengan  penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara  melalui  gugatan, karena penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara  melalui  upaya  administratif  hanya  terbatas  pada  beberapa  “sengketa Tata  Usaha  Negara  tertentu”  saja.

  Dengan  adanya  ketentuan  tentang  penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negar  melalui  upaya  administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48 ayat (1) dan (2),  dapat  di ketahui  bahwa  sengketa  Tata  Usaha  Negara  yang  di  selesaikan  melalui gugatan  adalah  sebagai  berikut:

a.       Sengketa  Tata  Usaha  Negara  yang  penyelesaiannya  tidak  tersedia upaya  administratif,  artinya  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  di keluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  mengakibatkan timbulnya sengketa  Tata  Usaha  Negara  tidak  ada  ketentuan  tentang  upaya  administratif  yang  harus  dilalui;

b.      Sengketa  Tata  Usaha  Negara  yang  penyelesaiannya  sudah  melalui  upaya  administratif  yang  tersedia  (keberatan  dan/atau banding administratif) dan  sudah  mendapat   keputusan  dari  Badan atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara  atau  atasan  atau  instansi  lain  dari  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tersebut, akan  tetapi  terhadap  keputusan  tersebut ,  orang  atau  badan   hukum  perdata  yang  merasa  di  rugikan  dengan  di  keluarkannya  Keputusan Tata  Usaha  Negara  masih belum  dapat  menerimanya.

Pasal  53  ayat (1)  setelah  di  ubah  dengan  Undang-undang  Nomor 9  Tahun  2004  menentukan  orang  atau  badan  hukum  perdata  yang  kepentingannya  di rugikan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  tertulis  kepada  Pengadilan  yang  berwenang  berisi  tuntutan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang  di sengketakan  itu  di  nyatakan  batal  atau  tidak sah dengan  atau  tanpa  di sertai  tuntutan  ganti  rugi  dan/atau  rehabilitasi.

   Dari  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  53  ayat  (1) tersebut  dapat  di  ketahui  bahwa  yang  di  maksud  dengan  gugatan  dalam  penyelesaian sengketa  Tata  Usaha  Negara   adalah  permohonan  secara  tertulis  dari  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa  kepentingannya  di rugikan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tersebut  di nyatakan  batal  atau  tidak  sah  dengan  atau  tanpa  di  sertai  tuntutan  ganti  rugi dan/atau  rehabilitasi.

   Sebagai  permohonan  sudah  tentu  tidak setiap  gugatan  harus di terima  oleh  pengadilan  di  lingkungan Peradilan  Tata  Usaha Negara,  jika  syarat-syarat  formal  dari  gugatan  belum  atau  tidak  dipenuhi.

   Dengan  demikian, untuk  menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  melalui  gugatan tidak  di  kenal  adanya  gugatan  tidak  tertulis  atau  gugatan secara  lisan.   

Penjelasan  Pasal  53 ayat (1) menyebutkan  bahwa  bagi  mereka  yang tidak  pandai  baca  tulis,  dapat  mengutarakan  keinginannya   untuk  menggugat  kepada  panitera  yang  akan  membantu  untuk  merumuskan  gugatannya  dalam  bentuk  tertulis.

  

  Dalam  pengertian  “Keputusan  Tata  Usaha  Negara”  pada  perumusan  Pasal  53  ayat (1) termasuk  pula  apa  yang  dalam  literature di sebut  Keputusan  Tata  Usaha  Negara Berangkai,  yaitu  keputusan  dari  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  sebelum  menjadi  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  harus  di  dahului  atau  didasari  dengan  satu  atau  beberapa keputusan  dari  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara.

   Sebelum  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Pusat  mengeluarkan  Keputusan  tentang  Pengangkatan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil,  harus di dahului  adanya :

a. keputusan  dari  Pejabat  Penilai  yang  berupa  Daftar  Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  isinya  setiap  unsur  penilaian  prestasi  kerja  sekurang-kurangnya  bernilai  baik;

b. keputusan  dari  Daftar  Penguji   Tersendiri /Tim Penguji  Kesehatan  yang  berupa  surat  keterangan yang  isinya  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil tersebut  telah  memenuhi  syarat  kesehatan  jasmani  dan  rohani  untuk  di  angkat  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil;

c. keputusan  dari  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara  yang  di  tetapkan  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  yang  berupa  Surat  Tanda  Tamat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pra  Jabatan  yang  isinya  telah  lulus  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pra  Jabatan.

Ketiga  keputusan  tersebut  menjadi  dasar  hukum  dikeluarkan nya  Keputusan  tentang  Pengangkatan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil.

Tanpa  adanya  salah  satu ,  apalagi  ketiga  keputusan  yang  di  maksud , Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Pusat  tidak  mempunyai  wewenang  untuk  mengeluarkan  Keputusan  tentang  Pengangkatan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil.

2.Syarat-Syarat  Gugatan

    Pasal  56  menentukan  :  (1) Gugatan  harus  memuat : a.nama,  kewarganegaraan,  tempat  tinggal  dan  pekerjaan  penggugat  atau  kuasanya ;  b.nama  jabatan  dan  tempat   tinggal  tergugat;  c.dasar  gugatan –gugatan  dan  hal  yang  diminta  untuk  di putuskan  oleh  pengadilan;  (2) Apabila  gugata  di buat  dan  ditandatangani  oleh  seorang  kuas  penggugat,  maka  gugatan  harus   di  sertai  surat  kuasa  yang  sah;   (3)  Gugatan  sedapat  mungkin   juga  di  sertai  Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang  di  sengketakan  oleh  penggugat.

    Dari  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  56  ayat  (1) dapat  diketahui  bahwa  syarat-syarat yang  harus  dimuat  dalam  gugatan  adalah  sebagai  berikut;

    a.identitas   dari :

        1.penggugat

        2.tergugat

    b.dasar  gugatan  (fundamentum  petendi/posita/dalil  gugat)

    c.hal  yang  diminta  untuk  diputus  oleh  pengadilan (petitum)

Syarat-syarat  gugatan  tersebut  harus  mendapatkan  perhatian,  karena  jika  tidak  dipenuhi,  akan  menjadi  alasan  dari  Ketua pengadilan di lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  untuk  memutus  dengan  penetapan  bahwa  gugatan  tidak  di  terima  atau  tidak  berdasar  sebagaimana   di  maksud  dalam  Pasal 62 ayat (1) huruf  b.

3. Tenggang  Waktu  Gugatan

Ketentuan  tentang  tenggang  waktu  gugatan  harus  di  perhatikan   jika  seorang  atau  badan  hukum  perdata  akan  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  di  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  karena  dengan  lewatnya  tenggang  waktu  gugatan,  Ketua  pengadilan  di  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  mempunyai  alasan  untuk  memutuskan  dengan  penetapan  bahwa  gugatan  tidak  di terima  atau  tidak  berdasar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  62 ayat (1) huruf  e.

   Pasal  55  menentukan  bahwa  gugatan  hanya  dapat  di  ajukan  dalam  tenggang  waktu  90  (Sembilan puluh) hari  terhitung   sejak  saat  di terimanya  atau  di umumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara.

  Adapun  penjelasan  Pasal  55  menyebutkan  bahwa  bagi  pihak  yang  namanya  tersebut  dalam  Keputusa  Tata  Usaha  Negara   yang  di  gugat,  maka  tenggang  waktu  90 (Sembilan  puluh)  hari  itu  di  hitung  sejak  hari  di terimanya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  di  gugat.

Mengenai  tenggang  waktu  gugatan  yg di  sediakan  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  yang  namanya  tidak  dituju  oleh  Keputusan  Tata  Usaha  Negara,  tetapi   yang  merasa  kepentingannya  di rugikan  dengan  di  keluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tersebut,  oleh  Mahkamah  Agung  telah  diberikan  petunjuk,  yaitu  dihitung  secara  kasuistis  sejak  saat  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  itu  merasa  kepentingannya  di  rugikan  oleh  Keputusan  Tata  Usaha Negara  dan  mengetahui  adanya  keputusan tersebut.

   Yang  di  maksud  dengan  “mengetahui”  tersebut  harus  merupakan  mengetahui  secara  yuridis,  dalam  arti  pengetahuan  itu  dapat  di  pertanggung-jawabkan  dan  dapat  menimbulka  keyakina  pada  hakim  (bukan  merupakan pengetahuan  yang  di  peroleh  secara  auditu).

   Dengan  demikian,  tidak  salah  jika  di  ambil  kesimpulan  bahwa  tenggang  waktu   gugatan  yang  di  sediakan  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  istratif  yang  di  ajukan,  di  hitung  sejak  saat  di terimanya  keputusan  dari  Badan atau  Pejabat  Tata Usaha Negara  yang  mengeluarkan  Keputusan  Tata Usaha  Negara (jika  upaya  administrative  hanya  berupa  keberatan)  atau  keputusan  atasan  atau instansi  lain  dari  Badan  atau Pejabat   Tata  Usaha  Negara  yang  mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (jika  upaya  administratif  hanya  berupa  banding  administratif  atau  berupa  keberatan  dan banding  administratif)

  Dengan  lewatnya  tenggang  waktu  gugatan,  maka  Keputusan  Tata  Usaha Negara  tidak  dapat  di  gugat  lagi  dengan sarana  hukum  yang  ada,  meskipun  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tersebut  mengandung  cacat  hukum,  kecuali  atas  kemauan  sendiri  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  berwenang  mencabut  atau  mengubah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dengan  syarat –syarat  yang  telah  ditentukan   oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.

C.PERDAMAIAN

     Gugatan  untuk  penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara  adalah  gugatan  tentang  sah  atau  tidak   sahnya  Keputusan  Tata Usaha  Negara  yang  menimbulkan  terjadinya  sengketa  Tata  Usaha  Negara.

 Mengingat   gugatan  untuk  penyelesaian  sengketa   Tata  Usaha  Negara  menyangkut  tentang  sah  atau  tidak  sahnya  Keputusan   Tata  Usaha  Negara ,  maka  sebenarnya  untuk  penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara  tidak  dikenal  adanya  perdamaian,  yang  terbukti  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  sendiri,  tidak  ada  ketentuan  tentang  perdamaian  seperti  yang  terdapat  dalam  penyelesaian  perkara  perdata.

Oleh   karena  itu  sudah  tepat  jika  Mahkamah   Agung  memberikan  petunjuk  bahwa  kemungkinan  adanya  perdamaian  antara  para  pihak-pihak  hanya  terjadi  di luar  persidangan.

Jika  antara  para  pihak  dalam  sengketa  Tata  Usaha  Negara  di luar  pemeriksaan  siding  Pengadilan  sampai  terjadi  perdamaian,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI tersebut  memberikan  petunjuk  lebih  lanjut  sebagai  berikut.

a.        Penggugat  mencabut  gugatannya  secara  resmi  dalam  siding  terbuka  untuk  umum  dengan  menyebutkan  alasan  pencabutannya.

b.      Apabila  pencabutan  gugatan  di maksud  di  kabulkan,  maka  hakim memerintahkan  agar  panitera  mencoret  gugatan  tersebut  dari   register  perkara.

c.       Perintah  pencoretan  tersebut   di  ucapkan  dalam  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum.

Yang  menarik  perhatian  dari  petunjuk  Mahkamah  Agung  tersebut  adalah,  pencabutan  gugatan  oleh  Penggugat   dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  tersebut  harus  mendapat  persetujuan  dari  pengadilan,  maksudnya  agar  pengadilan  dapat  mengadakan  penelitian  apakah  dalam  pencabutan  gugatan  oleh  Penggugat  ini   terdapat  unsure  paksaan ,  mengelirukan  atau  tipuan  yang  di lakukan  oleh  Tergugat.

  Jika  ternyata  sampai  di jumpai  adanya  unsur  tersebut,  dengan  sendirinya  pengadilan  tidak  akan  mengabulkan  pencabutan  gugatan yang  akan  di  lakukan  oleh  Penggugat.

  Petunjuk  dari  Mahkamah  Agung  RI  tersebut  dapat  di  mengerti ,  karena  dalam  penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara,  kedudukan  Tergugat  lebih  dominan  jika  di  bandingkan  dengan  kedudukan  Penggugat.